Pemerintahan

Kebijakan Blaklist Pemkab Bengkalis Dipertanyakan

Rabu, 22 Februari 2012 – 20:46:13 WIB
Pasca di-blacklist-nya atau masuknya daftar hitam 103 perusahaan mempertanyakan dasar hukum kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis atas sanksi tersebut. Meskipun dengan alasan berkinerja buruk atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 persen tahun anggaran 2011, Pemkab harus melakukan peninjauan kembali. Sehingga, menghindari kesalahan prosedur dalam pengambilan keputusan dan penelaahan hukum lebih mendalam.

Demikian dikatakan Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (FOKAL) Syafril Naldi, kepada sejumlah wartawan di Bengkalis, Rabu (22/2/12). Dirinya, mempertanyakan dasar hukum Pemkab Bengkalis dalam pemberian sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Rekanan) berupa denda sebesar 5 %, termasuk usulan blacklist terhadap kegiatan yang tidak selesai 100 % pada APBD 2011 lalu.

Menurut Syafril, adanya kebijakan sanksi itu, pihaknya juga telah menyurati DPRD Kabupaten Bengkalis. “Kita telah layangkan surat ke DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Nomor surat 11/A/PK/Fokal/II/2011 tanggal 16 Februari yang lalu, perihal peninjauan kembali denda dan selektif usulan daftar hitam atau blacklist,” ungkap Syafril.

Dikatakan Syafril, pekerjaan konstruksi yang terhalang akhir tahun anggaran, seharusnya tidak dilakukan pemutusan kontrak, tetapi cukup dengan penghentian kontrak mengingat pasal 12 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi.

“Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan, tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya,” ucapnya.

Dengan bobot pekerjaan yang telah disiapkan oleh penyedia barang/jasa (rekanan) di atas 60 persen sambung Syafril, tidak ditemukan unsur kelalaian. Yang ada hanya material yang terputus disertai curah hujan. Bahkan hal yang paling urgen telah terjadinya pengurangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang rata-rata 30 hari, karena terhalang akhir tahun anggaran.

“Oleh sebab itu katanya, diperlukan ketegasan pejabat yang berwenang menetapkan sanksi itu (blacklist) sebagaimana amanat Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis operasional daftar hitam,” paparnya.**

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s